![Bos GoTo, Hans Patuwo menghadap ke Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. [Dok Instragram @sekretariat.kabinet].](https://portalbengkulu.id/uploads/posts/6a131ff4c04ca_1779638260.jpeg "Klik untuk memperbesar gambar")
PORTALBENGKULU.ID - Pemerintah bersama pelaku industri teknologi terus berupaya merumuskan formula terbaik guna meningkatkan taraf hidup para pekerja mandiri. Langkah konkret ini diwujudkan melalui diskusi intensif yang melibatkan pemangku kebijakan dan pucuk pimpinan perusahaan penyedia layanan transportasi daring.
Pertemuan strategis tersebut berlangsung pada Jumat malam, 22 Mei 2026, dengan agenda utama mencari jalan keluar atas isu kesejahteraan mitra pengemudi. Langkah ini dinilai sebagai respons cepat dalam menyelaraskan aturan main di industri gig economy yang sedang berkembang pesat.
Sebagaimana dilansir dari INFOTREN.ID, dialog penting ini mempertemukan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Hans Patuwo, dengan jajaran pejabat dari Kantor Sekretariat Kabinet. Kedua belah pihak berfokus pada penyelesaian kendala teknis terkait penerapan standar pendapatan yang lebih adil.
"Pertemuan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterapkan dapat memberikan dampak positif langsung bagi kesejahteraan para mitra di lapangan," ujar Hans Patuwo.
Upaya sinkronisasi ini diharapkan dapat menjadi cetak biru atau solusi praktis dalam menjembatani kepentingan bisnis perusahaan dan perlindungan sosial bagi pekerja. Regulasi batas komisi maksimal sebesar 8 persen menjadi salah satu poin krusial yang terus dimatangkan agar dapat diimplementasikan tanpa hambatan.
"Sinkronisasi aturan ini sangat krusial agar implementasi di lapangan berjalan harmonis tanpa merugikan pihak manapun," kata perwakilan Sekretariat Kabinet.
Melalui koordinasi yang erat ini, kedua belah pihak optimistis kepatuhan terhadap regulasi baru dapat berjalan sesuai dengan linimasa yang telah disepakati. Langkah ini juga diharapkan mampu menekan potensi konflik sosial dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.
Sinergi antara regulasi pemerintah dan komitmen aplikator kini menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem transportasi daring yang berkelanjutan di Indonesia. Evaluasi berkala nantinya akan terus dilakukan untuk memantau efektivitas dari penerapan kebijakan baru tersebut.
