PORTALBENGKULU.ID - Keputusan pemerintah untuk membatalkan rencana penerapan skema bagi hasil (gross split) yang selama ini diterapkan di sektor minyak dan gas bumi (migas) untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) menuai respons positif. Indonesian Mining Association (IMA) menyatakan apresiasinya terhadap langkah strategis tersebut.
Keputusan ini dinilai sangat penting untuk menjaga iklim investasi di sektor pertambangan nasional agar tetap kondusif dan berkelanjutan. Pembatalan rencana ini menghilangkan potensi ketidakpastian yang selama ini menjadi kekhawatiran para pelaku usaha.
Direktur Eksekutif API-IMA, Sari Esayanti, memberikan pandangan bahwa langkah pembatalan tersebut merupakan kebijakan yang sangat tepat dan krusial. Menurutnya, hal ini efektif menghilangkan isu-isu yang berpotensi mengganggu rencana investasi jangka panjang di sektor minerba.
Sari Esayanti juga menekankan adanya perbedaan fundamental antara sektor pertambangan mineral dan batu bara dengan industri hulu migas. Karakteristik bisnis kedua sektor ini dinilai memiliki perbedaan signifikan yang harus diakomodasi dalam regulasi fiskal.
"Industri pertambangan minerba memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pada masing-masing komoditas," ujar Sari Esayanti.
Lebih lanjut, Sari menjelaskan bahwa perbedaan mendasar inilah yang menjadi alasan utama mengapa banyak negara memilih untuk menerapkan sistem royalti dan fiskal yang berbeda antara sektor pertambangan dan sektor migas.
BP BUMN Pacu Telkom Group Lakukan Perombakan Besar, 67 Anak Usaha Siap Hadapi Restrukturisasi
"Perbedaan mendasar inilah yang membuat banyak negara menerapkan sistem royalti dan fiskal yang berbeda dengan sektor migas," tegas Sari Esayanti dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Senin (8/6/2026).
Dengan adanya pembatalan rencana penerapan skema bagi hasil yang diadopsi dari sektor migas tersebut, IMA menyampaikan harapan besar kepada pemerintah. Mereka mengharapkan pemerintah dapat segera mewujudkan kestabilan kebijakan fiskal yang pasti.
Kestabilan kebijakan fiskal dan kepastian kewajiban keuangan perusahaan menjadi kunci utama bagi kelangsungan operasional industri pertambangan. Hal ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan investasi di masa mendatang.
