![Pembangunan RSUD Rumah Rodo Fabo di Waropen, Papua, terancam batal meski tender sudah selesai. [Foto: ist]](https://portalbengkulu.id/uploads/posts/69ee1e8ec18bc_1777213070.jpg "Klik untuk memperbesar gambar")
PORTALBENGKULU.ID - Pembangunan infrastruktur kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) kini tengah menjadi sorotan tajam dalam agenda pembangunan nasional. Salah satu proyek yang menjadi perhatian serius adalah pembangunan RSUD Rumah Rodo Fabo yang berlokasi di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.
Proyek ini merupakan bagian integral dari program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah untuk memeratakan akses layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat di pelosok Papua yang selama ini masih terbatas.
Namun, kelanjutan proyek ambisius dengan nilai investasi mencapai Rp200 miliar tersebut kini menghadapi ketidakpastian yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun proses lelang telah selesai dilakukan, langkah administratif selanjutnya justru mengalami hambatan yang belum terjelaskan secara mendalam.
Berdasarkan data yang dihimpun, pemenang tender untuk pengerjaan RSUD ini sebenarnya sudah diumumkan secara resmi sejak dua bulan yang lalu. Akan tetapi, hingga saat ini proses penandatanganan kontrak kerja sama belum juga dilaksanakan oleh pihak terkait.
"Hingga saat ini, kontrak kerja sama sama sekali belum ditandatangani oleh pihak Kementerian Kesehatan tanpa alasan yang jelas bagi publik," sebagaimana dilansir dari Infotren.id dalam laporannya mengenai situasi pembangunan di Kabupaten Waropen tersebut.
Ketiadaan tanda tangan kontrak dari pihak Kementerian Kesehatan ini menimbulkan tanda tanya besar terkait efektivitas birokrasi dalam mendukung program prioritas pemerintah. Hal ini memicu kekhawatiran akan adanya kendala teknis atau administratif yang dapat menghambat hak masyarakat untuk sehat.
Kondisi tersebut juga memperkuat adanya dugaan mengenai praktik yang kurang transparan dalam proses pengadaan proyek negara yang bersifat krusial. Transparansi sangat dibutuhkan mengingat proyek ini menyangkut hajat hidup orang banyak di wilayah yang sangat membutuhkan fasilitas medis modern.
Penundaan yang berlarut-larut dikhawatirkan akan berdampak langsung pada jadwal operasional rumah sakit yang sangat dinantikan warga Papua. Jika proyek ini tidak segera berjalan, maka upaya peningkatan derajat kesehatan di wilayah 3T berisiko mengalami stagnasi.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari pihak Kementerian Kesehatan mengenai alasan di balik tertundanya proses penandatanganan kontrak tersebut. Kejelasan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pembangunan infrastruktur di wilayah paling timur Indonesia.
