PORTALBENGKULU.ID - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memasuki babak baru setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan pernyataan keras terkait pengawasan Selat Hormuz. Langkah ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi distribusi minyak dunia.
Isu ini mencuat setelah Trump merespons pertanyaan jurnalis dalam rapat kabinet yang digelar pada Rabu (27/5/2026) waktu setempat. Informasi mengenai dinamika politik internasional ini dilansir dari Detikcom yang mengutip laporan Aljazeera pada Kamis (28/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, seorang reporter mempertanyakan sikap resmi Washington mengenai kemungkinan adanya kesepakatan jangka pendek antara Oman dan Iran. Pertanyaan tersebut berfokus pada rencana pengawasan bersama di jalur perdagangan laut yang melayani lebih dari seperlima kebutuhan minyak global tersebut.
"Tidak ada yang akan mengendalikannya. Itu perairan internasional, dan Oman akan berperilaku seperti negara lain, atau kita harus meledakkan mereka," ujar Donald Trump saat menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak luar yang menguasai Selat Hormuz secara sepihak.
Pernyataan tersebut sempat diduga sebagai kekeliruan penyebutan nama negara antara Oman dan Iran oleh publik. Namun, Departemen Luar Negeri AS segera meluruskan spekulasi tersebut dengan mengunggah transkrip resmi yang mengonfirmasi bahwa ucapan tersebut memang ditujukan kepada Oman.
Oman sendiri dikenal sebagai negara yang konsisten menjaga netralitas dan belum memberikan pernyataan resmi mengenai draf kesepakatan dengan Iran. Padahal, hubungan diplomatik antara AS dan Oman telah terjalin harmonis selama lebih dari dua abad melalui berbagai kemitraan strategis.
Selama ini, Muscat sering kali berperan sebagai jembatan diplomasi yang menghubungkan kepentingan Washington dan Teheran. Peran mediasi ini menjadi krusial, terutama setelah pecahnya konflik bersenjata akibat serangan militer AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu.
"Piagam PBB melarang ancaman kekerasan terhadap negara mana pun, dan larangan itu mengikat Amerika Serikat persis seperti mengikat semua orang lain," kata Raed Jarrar selaku Direktur Advokasi kelompok Hak Asasi Manusia DAWN yang berbasis di AS.
"Mengancam untuk 'meledakkan' negara Arab karena perairannya kebetulan berada di sepanjang jalur minyak yang ingin dibuka kembali oleh Washington adalah logika tanpa hukum yang sama yang menghasilkan perang ini pada bulan Februari, dan itu adalah sinyal paling jelas bahwa gencatan sejahtera apa pun yang ditengahi pemerintahan ini hanya akan bertahan sampai presiden kehilangan kesabarannya lagi dalam rapat kabinet," ujar Raed Jarrar menambahkan kritikannya terhadap kebijakan luar negeri AS.
