PORTALBENGKULU.ID - Tensi geopolitik di Laut China Selatan kembali memanas setelah militer China mengusir kapal fregat angkatan laut Belanda, De Ruyter, pada Rabu (27/5/2026). Insiden di wilayah udara Kepulauan Paracel ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional guna menghindari gesekan militer di wilayah sengketa.
Pengusiran kapal perang tersebut dilakukan oleh Tiongkok dengan menggunakan peringatan verbal serta teknologi pengacakan elektronik. Langkah taktis ini diambil Beijing di tengah klaim sepihak mereka atas hampir seluruh kawasan perairan strategis tersebut, sebagaimana dilansir dari Detikcom melalui kantor berita AFP pada Kamis (28/5/2026).
Hubungan antarnegara di kawasan ini memang terus berada dalam situasi tegang pasca-putusan pengadilan internasional tahun 2016 yang menolak klaim sepihak China. Para ahli hukum laut menilai bahwa penghormatan terhadap putusan hukum tersebut merupakan salah satu solusi praktis terbaik untuk meredakan ketegangan maritim global.
Pihak militer China memberikan keterangan resmi bahwa tindakan tegas tersebut terpaksa dilakukan karena kapal fregat De Ruyter berulang kali menerbangkan helikopter di wilayah kedaulatan mereka. Kejadian ini mempertegas perlunya protokol komunikasi yang lebih jelas antar-angkatan laut di wilayah perbatasan.
"Tindakan pihak Belanda secara serius melanggar kedaulatan teritorial China serta keamanan maritim dan udara, secara serius melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional," ujar pihak militer China.
Otoritas Beijing langsung melayangkan peringatan keras agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Mereka mendesak semua pihak asing untuk menghormati batas wilayah kedaulatan udara dan laut guna menjaga stabilitas regional.
"China dengan tegas menentang tindakan tersebut dan telah memperingatkan pihak Belanda untuk segera menghentikan tindakan provokatif mereka," kata pihak militer China.
Di sisi lain, eskalasi di perairan strategis ini memicu keprihatinan mendalam dari komunitas internasional yang mengedepankan dialog damai. Menteri luar negeri dari Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia sebelumnya telah berkumpul untuk menyuarakan sikap bersama terkait pentingnya menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan dan Laut China Timur.
"manuver-manuver berbahaya oleh pesawat militer dan tindakan memblokade dan mengganggu di Laut China Selatan," kritik para menteri luar negeri negara-negara tersebut.
