PORTALBENGKULU.ID - Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil langkah kebijakan fiskal yang signifikan terkait pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri. Keputusan ini secara spesifik membatalkan penerapan skema bagi hasil minyak dan gas bumi, yang dikenal sebagai gross split, untuk sektor mineral dan batu bara (minerba).
Keputusan penting ini disampaikan secara resmi kepada publik pada hari Senin, 8 Juni 2026. Pengumuman ini menandai penegasan arah kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pelaku usaha.
Langkah strategis pembatalan ini memiliki tujuan utama yang sangat jelas, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pertambangan. Kepastian ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan investor.
InJourney Raih Dua Penghargaan HR Asia 2026, Bukti Komitmen Transformasi SDM Sektor Pariwisata
Selain kepastian hukum, pembatalan skema gross split ini juga diarahkan untuk menjaga stabilitas iklim investasi di sektor pertambangan nasional secara keseluruhan. Hal ini penting agar proyek jangka panjang dapat berjalan tanpa hambatan regulasi mendadak.
Kebijakan ini diharapkan mampu meredakan kekhawatiran yang sempat muncul di kalangan pelaku industri pertambangan mengenai potensi perubahan signifikan dalam kerangka regulasi fiskal yang berlaku. Kekhawatiran tersebut kini dapat diredam dengan adanya keputusan final ini.
Dilansir dari PORTAL7.CO.ID, keputusan ini menekankan komitmen pemerintah untuk tidak memperluas model bagi hasil migas ke sektor komoditas lain seperti mineral dan batu bara. Hal ini menunjukkan adanya pembedaan perlakuan fiskal yang didasarkan pada karakteristik masing-masing sektor.
Penerapan skema gross split yang sukses di sektor migas ternyata tidak serta merta diadopsi untuk sektor minerba, mengingat perbedaan fundamental dalam model bisnis dan risiko investasi yang dihadapi oleh kedua industri tersebut. Ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati dari regulator.
Keputusan ini menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa struktur fiskal yang diterapkan di sektor mineral dan batu bara tetap memberikan daya tarik yang memadai bagi investasi domestik maupun asing. Oleh karena itu, stabilitas menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan ini.
