PORTALBENGKULU.ID - Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperkuat komitmen melawan korupsi di seluruh instansi, termasuk Kementerian Sosial. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja dan integritas pelayanan publik.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memimpin apel ikrar tanpa korupsi di Lapangan Kementerian Sosial pada Senin (18/5/2026). Acara ini bertujuan untuk menegaskan komitmen penguatan disiplin kerja, kepatuhan aturan, serta menjaga integritas pelayanan publik, dilansir dari Detikcom.
"Yang kita kelola bukan sekadar program, tetapi harapan rakyat miskin, kelompok rentan, anak terlantar, hingga lansia. Karena itu Kementerian Sosial tidak boleh menjadi tempat mencari keuntungan dari penderitaan rakyat," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Pihaknya menekankan perlunya proteksi total pada seluruh program prioritas pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat, dari segala bentuk penyelewengan seperti manipulasi pengadaan, markup, hingga penyalahgunaan wewenang. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa program-program tersebut dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Korupsi besar sering dimulai dari pembiaran hal-hal kecil," jelas Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. Ini menekankan pentingnya mengawasi dan mengontrol setiap aspek kegiatan pemerintahan untuk mencegah korupsi.
Ia menyoroti tanggung jawab Kepala Satuan Kerja sebagai pengawas lini pertama yang wajib mengendalikan unitnya tanpa lepas tangan dari kendala di lingkungan kerja. Ini berarti bahwa setiap pimpinan harus bertanggung jawab penuh atas kegiatan dan keuangan di unitnya.
"Setiap pengadaan memiliki penanggung jawab dan melalui tahapan yang jelas. Semua terbuka untuk diaudit, baik oleh Inspektorat Jenderal maupun lembaga pemeriksa eksternal seperti BPK dan BPKP," lanjut Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. Ini menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Manajemen pengadaan barang dan jasa didorong agar berjalan tepat waktu, prosedur, spesifikasi, serta tertib administrasi demi menjamin transparansi akuntabilitas. Ini akan membantu mencegah penyelewengan dan memastikan bahwa setiap pengadaan dilakukan dengan efektif dan efisien.
"Hasil investigasi akan ditindaklanjuti secara tegas, baik melalui sanksi internal maupun dilanjutkan ke aparat penegak hukum jika ditemukan bukti pelanggaran," tegas Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani kasus korupsi dan penyelewengan.
