PORTALBENGKULU.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru-baru ini mengumumkan pembukaan lowongan kerja melalui program padat karya yang menyediakan total 2.843 posisi. Program ini menarik perhatian karena menawarkan sistem pengupahan yang disetarakan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, memberikan kepastian pendapatan bagi para peserta.
Langkah proaktif Pemprov dalam menyerap tenaga kerja lokal ini mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth. Ia menilai kebijakan ini menunjukkan responsivitas pemerintah daerah terhadap persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi masyarakat ibu kota.
Meski demikian, politisi yang akrab disapa Bang Kent ini mengingatkan bahwa program padat karya tidak boleh hanya dilihat sebagai solusi instan untuk menekan angka pengangguran. Menurutnya, program tersebut harus memiliki orientasi jangka panjang yang jelas dalam pengembangan sumber daya manusia.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah membuka 2.843 lowongan kerja padat karya dengan upah sesuai UMP DKI Jakarta. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Namun program ini harus memiliki orientasi jangka panjang, bukan hanya menyerap tenaga kerja secara sementara, tetapi juga harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta," kata Kent dalam keterangannya pada Minggu (7/6/2026), dilansir dari Detikcom.
Kenneth mendorong agar program padat karya harus bertransformasi menjadi sarana peningkatan keahlian dan daya saing warga Jakarta. Penempatan peserta idealnya harus diselaraskan dengan kompetensi yang mereka miliki agar pengembangan kapasitas diri dapat berjalan optimal.
Ia menyarankan agar jenis pekerjaan yang ditawarkan dirancang secara spesifik berdasarkan kebutuhan riil pembangunan kota saat ini. Beberapa sektor yang dinilai potensial untuk diakomodasi antara lain perawatan infrastruktur, penataan permukiman, manajemen sampah, hingga dukungan terhadap sektor ekonomi hijau.
"Padat karya harus bisa memberikan nilai tambah. Masyarakat jangan hanya bekerja lalu selesai. Mereka harus mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang nantinya bisa menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik," ujarnya.
Peran strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dinilai krusial dalam menyukseskan implementasi program ini. Disnakertransgi diharapkan mampu bertindak sebagai jembatan penghubung yang efektif antara para pencari kerja dengan kebutuhan sektor dunia usaha.
Kenneth menekankan pentingnya pendataan dan pemetaan latar belakang pendidikan serta keahlian setiap peserta agar penempatan kerja sesuai kompetensi. "Setiap peserta harus didata dengan baik, dipetakan latar belakang pendidikan dan keahliannya, kemudian ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dengan begitu produktivitas program akan lebih optimal dan hasilnya bisa dirasakan secara nyata," tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.
