PORTALBENGKULU.ID - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tengah merumuskan langkah strategis untuk mengaktifkan kembali belasan lapak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Teras Udayana. Fasilitas yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah tersebut saat ini dalam kondisi terbengkalai dan belum beroperasi secara optimal.
Berdasarkan pantauan pada Selasa (19/5/2026), belasan lapak berukuran 4x4 meter yang menelan biaya pembangunan hingga Rp 1,6 miliar tersebut tampak kosong dan mulai mengalami kerusakan fisik. Keadaan ini memicu perhatian serius dari pemerintah daerah untuk segera melakukan penataan ulang demi menyelamatkan aset publik tersebut, dilansir dari Detikcom.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Irwan Harimansyah, membenarkan kondisi fasilitas yang belum termanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha mikro tersebut. Pihaknya kini sedang mengupayakan berbagai langkah taktis untuk menata kembali kawasan niaga tersebut agar kembali bergeliat.
"Dulu sempat dibuka secara seremonial, tapi sekarang sepi. Sedang kami tata ulang masalah ini," kata Irwan Harimansyah selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram.
Sebagai bagian dari solusi meringankan beban para pedagang, pemerintah daerah mengambil kebijakan khusus terkait penarikan biaya retribusi. Kebijakan ini diambil mengingat fasilitas tersebut belum memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi penyewa.
"Kami belum tarik retribusi karena sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin," ujar Irwan Harimansyah menjelaskan kebijakan insentif tersebut.
Langkah pemulihan ini diawali dengan memanggil kembali para pedagang yang sempat menempati lapak Teras Udayana pada awal peresmian. Selain itu, sinergi lintas sektor juga terus dibangun demi merumuskan solusi jangka panjang yang efektif.
"Kami juga akan berkoordinasi dan duduk bersama dengan Dinas Pariwisata, Dishub, dan DLH juga," tutur Irwan Harimansyah mengenai rencana kolaborasi instansi tersebut.
Meskipun penyebab sepinya lapak belum diketahui secara pasti, para pelaku UMKM berharap adanya penyelenggaraan acara berkala untuk menarik minat pengunjung. Pemerintah pun memberikan kelonggaran waktu agar tercapai kesepakatan terbaik antara kedua belah pihak.
